📘

Manajemen dan Pengembangan Kurikulum

Pertanyaan seputar peninjauan kurikulum secara sistematis, penerapan OBE, dan integrasi lintas disiplin.

7 pertanyaan tersedia

Fakultas memastikan bahwa peninjauan kurikulum dilakukan secara sistematis, responsif terhadap tren industri dan perkembangan akademik, serta sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). Peninjauan kurikulum dilaksanakan dalam dua bentuk: peninjauan minor yang dilakukan setiap tahun, dan peninjauan mayor yang dilaksanakan setiap tiga hingga empat tahun. Peninjauan minor dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) tahunan, di mana capaian pembelajaran mata kuliah (CLO), program studi (PLO), dan profil lulusan (PEO) dievaluasi dengan menggunakan data dari sistem informasi manajemen kurikulum seperti OBESESI (untuk Sistem Informasi) dan sistem evaluasi akademik internal (untuk Informatika). Data ini kemudian dibahas dalam rapat program studi bersama tim dosen dan dilaporkan kepada fakultas. Sementara itu, peninjauan mayor dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, staf akademik) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi seperti APTIKOM dan AISINDO, serta mitra industri). Hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan menjadi dasar kuat dalam penyesuaian kurikulum untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Proses ini berjalan sejalan dengan Peraturan Rektor Nomor Dua Puluh Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang mewajibkan adanya penguatan mekanisme evaluasi kurikulum berbasis bukti dan kolaborasi multipihak.

Fakultas mendukung secara aktif pembelajaran dan penelitian lintas disiplin antara Program Studi Informatika dan Sistem Informasi. Dukungan ini tercermin dalam kebijakan akademik fakultas yang memungkinkan dan memfasilitasi dosen untuk mengajar lintas program studi, misalnya dosen Sistem Informasi yang mengajar di Informatika dan sebaliknya, terutama pada mata kuliah dasar seperti pemrograman, basis data, atau rekayasa perangkat lunak. Praktik ini sejalan dengan semangat integrasi keilmuan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mendorong kolaborasi lintas bidang ilmu untuk menjawab tantangan kompleks dunia nyata.


Selain itu, fakultas juga mendorong kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa lintas program studi, seperti pada program tugas akhir bersama (joint thesis) yang dilakukan oleh mahasiswa Informatika dan Sistem Informasi, misalnya dalam topik pengembangan sistem informasi berbasis AI untuk manajemen logistik desa, yang menggabungkan pemodelan sistem (dari sisi Sistem Informasi) dan penerapan algoritma klasifikasi (dari sisi Informatika). Proyek laboratorium gabungan juga rutin dilakukan, contohnya adalah kolaborasi antara Laboratorium Sistem Cerdas Informatika dan Laboratorium Manajemen Sistem Informasi yang menghasilkan aplikasi Smart Decision Support System untuk evaluasi kinerja UMKM berbasis dashboard analitik dan machine learning. Kegiatan pengabdian masyarakat juga kerap melibatkan tim lintas program studi, seperti pada proyek Sistem Informasi Pemetaan Potensi Desa dan Sistem Manajemen Pelatihan Digital yang dikembangkan oleh tim gabungan dosen dan mahasiswa dari kedua program studi.


Kegiatan ini diperkuat oleh kebijakan fakultas dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang tercantum dalam Peraturan Rektor UPNVJT Nomor Dua Puluh Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang menegaskan pentingnya sinergi antarprogram studi untuk menghasilkan karya inovatif dan berdampak. Dengan pendekatan ini, fakultas tidak hanya membangun efisiensi sumber daya, tetapi juga menciptakan lingkungan akademik yang kolaboratif dan dinamis untuk mendukung keunggulan institusi dalam bidang teknologi informasi.

Perbedaan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) antara Program Studi Informatika dan Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jawa Timur merupakan hasil dari perbedaan karakter keilmuan, profil lulusan, dan struktur kurikulum masing-masing program studi. Program Studi Informatika memiliki total seratus lima puluh dua SKS, sedangkan Sistem Informasi memiliki seratus lima puluh satu SKS. Perbedaan ini sepenuhnya sesuai dengan regulasi nasional yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan beban belajar minimal seratus empat puluh empat SKS untuk program sarjana. Artinya, kedua program telah melampaui standar minimum tersebut dan tetap berada dalam koridor ketentuan nasional.


Secara keilmuan, Informatika lebih menitikberatkan pada pengembangan algoritma, pemrograman, kecerdasan buatan, dan sistem komputasi cerdas, sehingga memerlukan distribusi mata kuliah fundamental dan lanjutan yang lebih intensif. Sementara itu, Sistem Informasi menggabungkan aspek teknologi informasi dengan manajemen organisasi, sehingga memiliki beban mata kuliah yang lebih merata antara aspek teknis dan manajerial. Perbedaan satu SKS ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program dalam hal kegiatan praktik kerja lapangan, proyek independen, kuliah kerja nyata, skripsi, dan pelatihan sertifikasi profesi.


Selain itu, perbedaan tersebut juga disesuaikan dengan kebijakan internal universitas, seperti Peraturan Rektor Nomor Dua Puluh Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan Nomor Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang memberikan kewenangan kepada fakultas dan program studi untuk merancang kurikulum berbasis capaian pembelajaran (Outcome-Based Education/OBE) dan kebutuhan profil lulusan. Penyesuaian ini tetap mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level enam dan standar Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), serta telah divalidasi melalui akreditasi nasional oleh LAM INFOKOM dan proses akreditasi internasional oleh ASIIN.


Dengan demikian, perbedaan jumlah SKS antara Informatika dan Sistem Informasi bukan merupakan bentuk ketidaksesuaian, melainkan strategi akademik yang mempertimbangkan karakteristik keilmuan, kebutuhan pasar kerja, dan efektivitas proses pembelajaran dalam mencapai profil lulusan yang unggul dan berdaya saing internasional.

Perbedaan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) antara Program Studi Informatika dan Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer merupakan hasil dari perbedaan karakter keilmuan, profil lulusan, dan struktur kurikulum masing-masing program studi. Program Studi Informatika memiliki total seratus lima puluh dua SKS, sedangkan Sistem Informasi memiliki seratus lima puluh satu SKS. Perbedaan ini sepenuhnya sesuai dengan regulasi nasional yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan beban belajar minimal seratus empat puluh empat SKS untuk program sarjana. Artinya, kedua program telah melampaui standar minimum tersebut dan tetap berada dalam koridor ketentuan nasional.


Secara keilmuan, Informatika lebih menitikberatkan pada pengembangan algoritma, pemrograman, kecerdasan buatan, dan sistem komputasi cerdas, sehingga memerlukan distribusi mata kuliah fundamental dan lanjutan yang lebih intensif. Sementara itu, Sistem Informasi menggabungkan aspek teknologi informasi dengan manajemen organisasi, sehingga memiliki beban mata kuliah yang lebih merata antara aspek teknis dan manajerial. Perbedaan satu SKS ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program dalam hal kegiatan praktik kerja lapangan, proyek independen, kuliah kerja nyata, skripsi, dan pelatihan sertifikasi profesi.


Selain itu, perbedaan tersebut juga disesuaikan dengan kebijakan internal universitas, seperti Peraturan Rektor Nomor Dua Puluh Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan Nomor Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang memberikan kewenangan kepada fakultas dan program studi untuk merancang kurikulum berbasis capaian pembelajaran (Outcome-Based Education/OBE) dan kebutuhan profil lulusan. Penyesuaian ini tetap mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level enam dan standar Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), serta telah divalidasi melalui akreditasi nasional oleh LAM INFOKOM dan proses akreditasi internasional oleh ASIIN.


Dengan demikian, perbedaan jumlah SKS antara Informatika dan Sistem Informasi bukan merupakan bentuk ketidaksesuaian, melainkan strategi akademik yang mempertimbangkan karakteristik keilmuan, kebutuhan pasar kerja, dan efektivitas proses pembelajaran dalam mencapai profil lulusan yang unggul dan berdaya saing internasional.

Fakultas melakukan penyesuaian kurikulum dengan memfokuskan mata kuliah pilihan pada semester lima dan enam sebagai respons terhadap kebijakan nasional Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), yang diatur dalam Permendikbud Nomor Tiga Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini juga diperkuat melalui Peraturan Rektor UPNVJT Nomor Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Peraturan Akademik, khususnya pada Pasal Dua Puluh Enam, yang menyatakan bahwa kegiatan belajar di luar program studi seperti magang, studi independen, pertukaran pelajar, hingga proyek kemanusiaan dapat diakui dan dikonversi ke dalam SKS. Untuk dapat mengikuti program MBKM, mahasiswa harus telah menempuh minimal sembilan puluh SKS, yang umumnya tercapai pada akhir semester empat. Oleh karena itu, semester lima dan enam dirancang secara struktural untuk menyediakan mata kuliah pilihan, yang dapat diganti dengan berbagai kegiatan MBKM.


Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas akademik, serta memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar transdisipliner dan praktik langsung di dunia kerja atau masyarakat. Dalam praktiknya, fakultas dan program studi telah menyelaraskan struktur kurikulum agar kegiatan MBKM tetap setara secara akademik dengan mata kuliah pilihan yang ditawarkan, termasuk pengakuan kredit dan asesmen pembelajaran. Meski dalam dokumen awal belum dijelaskan secara rinci alasan dan mekanisme penyesuaian tersebut, seluruh kebijakan ini telah dibahas dalam forum akademik dan didukung oleh hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan, termasuk alumni, mitra industri, dan asosiasi profesi

Universitas menetapkan persyaratan khusus saat calon mahasiswa mendaftar ke program studi tertentu, seperti latar belakang mata pelajaran SMA yang relevan dengan bidang studi yang dituju. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Tiga Ratus Empat Puluh Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, serta Peraturan Rektor Nomor Empat Ratus Delapan Puluh Lima/UN63/PMB/2023 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri. Melalui kebijakan ini, universitas berupaya menurunkan tingkat putus sekolah (Drop Out/DO). Misalnya, rata-rata tingkat DO pada tahun pertama Program Studi Informatika untuk angkatan 2017–2021 adalah sebesar tiga koma dua satu persen. Salah satu penyebabnya adalah siswa yang diterima melalui jalur prestasi masih mengikuti seleksi nasional atau mandiri di tahun yang sama. Untuk mengatasi hal ini, mulai tahun 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa peserta yang telah lulus jalur prestasi (SNBP) tidak diperkenankan mengikuti jalur tes (SNBT) maupun seleksi mandiri, sebagaimana tertuang dalam laman resmi SNPMB pada bagian Ketentuan Umum poin lima dan enam.

 

Selain itu, fakultas juga menyelenggarakan program orientasi dan bimbingan akademik secara terstruktur, yang dimulai dari masa awal masuk hingga tiap awal semester. Dari hasil evaluasi kuliah mahasiswa selama lebih dari empat tahun, tercatat faktor pribadi dan lingkungan sosial sebesar sebelas koma sembilan delapan persen, serta faktor ekonomi sebesar delapan koma dua sembilan persen sebagai penyebab dominan DO.

Fakultas memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memfasilitasi kegiatan mobilitas mahasiswa dan magang eksternal, baik dalam konteks program nasional Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) maupun inisiatif institusional lainnya. Sesuai dengan Permendikbud Nomor Tiga Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Panduan MBKM dari Direktorat Jenderal Dikti, kegiatan di luar program studi seperti pertukaran pelajar, magang industri, studi independen, proyek kemanusiaan, dan kegiatan kewirausahaan dapat dikonversi ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Fakultas bertindak sebagai otoritas akademik dan administratif, dengan tugas mengesahkan keikutsertaan mahasiswa, menunjuk dosen pembimbing akademik, serta menetapkan kesetaraan dan konversi mata kuliah melalui mekanisme asesmen yang terstandar.


Di tingkat institusi, pengaturan ini diperkuat melalui Peraturan Rektor UPNVJT Nomor Dua Puluh Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Penyelenggaraan Akademik, yang mengamanatkan peran aktif fakultas dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta mengatur alur validasi kegiatan luar kampus. Fakultas juga berperan dalam menjamin kredibilitas dan kualitas pengalaman belajar eksternal, dengan mewajibkan adanya MoU/MoA, panduan kegiatan magang, serta laporan dan refleksi mahasiswa yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing lapangan. Seluruh aktivitas ini dikawal oleh Unit MBKM Fakultas dan Koordinator Kerja Praktik di masing-masing program studi, yang secara rutin melaporkan progres dan hasil kegiatan ke dekanat untuk proses monitoring dan evaluasi. Dengan sistem ini, fakultas memastikan bahwa seluruh kegiatan eksternal mahasiswa tetap terintegrasi dalam sistem pembelajaran formal dan mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (PLO).